Sekolah Moral untuk Para Pejabat

0
282

Sispek.com – Degradasi moral kian melanda pejabat, mulai dari DPR, Mentri hingga pejabat sekecil-kecilnya. Korupsi dan nepotisme tidak lagi menjadi hal yang memalukan, namun menjadi tren yang membanggakan.

Melihat fakta korupsi berjemaah yang terjadi di Indonesia, tampaknya orientasi masyarakat untuk menjadi pejabat kian bergeser dari fitrahnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa tugas pokok menjadi pejabat negara ialah melayani rakyat dengan sebagai mungkin. Tetapi faktanya, korupsi menjadi tren baru dalam gaya hidup para pejabat.

Dalam teori etika, prilaku korupsi tak mempunyai legitimasi. Ditinjau dari teori etika deontologi, perbuatan dikatakan baik jika prilaku tersebut sesuai dengan norma dan nilai-nilai moral yang ada. Teori etika ini cukup radikal, karena tidak memberikan peluang sedikitpun bagi individu untuk bertindak di luar nilai-nilai moral atau kewajiban yang sudah ada. Jika menurut moral prilaku itu baik, maka harus dilakukan sesuai kewajiban dan dilakukan berdasarkan dan demi kewajiban, demikian menurut Kant. Maka korupsi atau mencuri merupakan prilaku yang tidak baik, karena ia merupakan prilaku yang dilarang oleh konstitusi, norma-norma sosial dan agama.

Meskipun secara moral (deontologis) sudah jelas-jelas korupsi merupakan prilaku buruk, para pejabat mencari legitimasi dari teori moral lain. Sebagaimana yang dikatakan Fadli Zon bahwa korupsi merupakan oli pembangunan. Bahkan dia memberikan pilihan tidak ada korupsi, tidak ada pembangunan, sedikit korupsi tapi ada pembangunan (Fadli Zon: Korupsi Justru Jadi Oli Pembangunan, detik.com). Fadli Zon mencoba membenarkan prilaku korupsi melalui pendekatan etika teleologi. Penjelasan teori etika teleologi ialah baik-buruk prilaku diukur dari seberapa besar dampak dari prilaku tersebut (Jeremy Bentham). Fadli Zon melegitimasi korupsi dengan teori etika dengan cara melihat korupsi sebagai prilaku berdampak baik bagi pembangunan bangsa.

Baca Juga :   Teks Lengkap Puisi Sukmawati Soekarno Putri

Sebenarnya ukuran baik-buruk dalam etika teleologis ialah dampaknya terhadap publik. Korupsi, sebagaimana kita lihat bersama, justru mengakibatkan jutaan rakyat Indonesia menderita. Di berbagai pelosok negeri, cukup mudah kita temukan rakyat miskin dan kelaparan. Keadaan ini tidak sebanding dengan nilai kekayaan yang kita miliki.

Anggaran pemerintah tiap tahunnya bernilai hingga 2.080 T, tapi rakyat tetap melarat. Itu terjadi karena korupsi. Jika korupsi 20% dari total anggaran, maka uang yang dicuri oleh pejabat senilai kurang-lebih 400 T. Uang sebanyak 400 T, jika digunakan untuk pengembangan UKM, akan melahirkan ribuan UKM baru. Tentu lahirnya UKM baru tersebut akan sangat berdampak baik bagi kesejahteraan rakyat. Jika tiap UKM mendapat suntingan dana 50jt, maka akan lahir sekita 80rb UKM baru.

Tampaknya para pejabat tidak hanya mengkorupsi uang, tapi juga mengkorupsi teori. Apapun bisa dikorupsi oleh pejabat, jika itu nilai baik bagi dirinya. Maka dalam teori etika utilitarianisme prilaku korupsi termasuk pada egoisme etis. Di mana ukuran baik-buruk tidak lagi pada kebaikan publik, tapi kebaikan bagi dirinya. Jelaslah korupsi atau mencuri merupakan prilaku yang buruk ditinjau dari teori etika manapun.

Korupsi terhadap teori-teori etika kerap dilakukan oleh para pejabat negara untuk membenarkan prilakunya. Jika korupsi teori- teori ini terus dibiakan, maka korupsi menjadi akan budaya baru masyarakat. Korupsi yang seharusnya ditinggalkan, akan menjadi prilaku favorit. Ibnu Taimiyyah mengatakan, jika negara terus seperti terjerap oleh korupsi, pada akhirnya negara tersebut akah hancur. Penyebabnya tidak lain karena lenyapnya moral para pejabat. Untuk menyelamatkan bangsa dari kehancuran, diperlukan pendidikan moral bagi pejabat. Jika para pejabat sudah bermoral, maka rakyat juga akan bermoral.